Masa Depan Indonesia Ada di Pedesaan

Hari Raya Idul Fitri tahun ini memberikan banyak pengalaman bagi saya. Untuk pertama kalinya memiliki kesempatan yang begitu luas untuk bersilaturahim dan saling memaafkan dengan sanak saudara, handai taulan, sahabat dan lainnya. Menikmati perjalanan di desa-desa, mengunjungi sanak kerabat yang selama ini sulit untuk bertemu karena kesibukan tugas pekerjaan yang begitu padat pada saat memimpin PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero). Yaa….kedua BUMN tersebut adalah badan usaha negara yang menjadi andalan bagi Pemerintah, sehingga “seolah-olah” harus bekerja 100%, 24 jam sehari agar mampu menjalankan amanah dengan baik, melakukan pengabdian terbaik untuk membawa BUMN tersebut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT, kedua BUMN tersebut mencatatkan prestasi yang membanggakan pada saat saya pimpin. Semen Indonesia adaah perusahaan semen terbesar se Asia Tenggara dan BUMN pertama berstatus multinational companya di tahun 2013. Pertamina setelah sekian puluh tahun senantiasa dibawah Petronas, maka di tahun 2016 untuk kali pertama Pertamina mampu mengalahkan Petronas dari aspek keuntungan dan menjadi keuntungan terbesar Pertamina yang pernah diraih sejak berdiri sampai saat ini.

Yang membuat saya tertarik dari perjalanan panjang Idul Fitri 1438 H bersilaturahim dengan sanak saudara dan sahabat dengan rute Jawa Tengah – Jawa Timur adalah sepanjang desa saya menemukan Baliho yang berisi informasi penerimaan dan penggunaan dana desa. Ternyata sekarang desa memiliki anggaran yang mencukupi untuk membangun. Dapat dikatakan rata-rata ada Rp 1 miliar dana desa yang dapat diputar untuk membangun desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai amanat UU No Tahun 2014 Tentang Desa, maka ujung tombak Pemerintahan dan Pembanguan saat ini sudah tidak lagi ada di Kecamatan, tetapi sudah sampai pada tingkat Pemerintahan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Pemerintahan Desa. Ini tentu salah satu produk legislasi yang luar biasa di era Pemerintahan sebelumnya. Dalam tataran pelaksanaannya, patut diberikan apresiasi pada Pemerintahan sekarang karena memiliki komitmen untuk terus meningkatkan jumlah dana desa.

Mengutip tulisan Herry Darwanto di Harian #Kompas, jika pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20,76 triliun, maka di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 60 triliun atau naik 200%. Bahkan di tahun 2018 akan menjadi Rp 120 triliun, yang artinya Baliho di desa-desa jumlah penerimaannya di tahun 2018 akan meningkat 100% atau minimal menjadi sekitar Rp 2 miliar, karena tentu saja sumber dana desa tidak saja berasal dari APBN tapi juga dari berbagai pos lainnya.

Tentu jumlah yang luar biasa untuk ukuran desa. Dalam skala industri UKM, dengan penerimaan sekitar Rp 2 miliar pada umumnya menciptakan 20 sd 50 tenaga kerja.

Jika melihat Gini Rasio yang terus membesar dan sekarang pada kisaran 0,38, serta pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin membesar karena urbanisasi, maka salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan desa dengan dana ratusan triliun setiap tahun tersebut, dalam jangka menengah adalah bagaimana gini rasio di Indonesia dapat diturunkan setidaknya mendekati era tahun 80an yang pada kisaran 0,24. Dalam jangka panjang bagaimana mengurangi urbanisasi dan mencegah terjadinya penumpukan penduduk di kota yang diprediksikan tahun 2030 komposisi penduduk kota sudah mencapai 60% dan pedesaan 40% dibandingkan tahun 90an yang penduduk kota hanya 40% dan pedesaan 60%, dan saat 100 tahun Indonesia merdeka ditahun 2045 diprediksikan penduduk kota sudah mencapai 70%.

Selain persoalan luas kepemilikan lahan sawah petani yang terus menyempit, khususnya di Pulau Jawa dan terkonversinya lahan pertanian menjadi perumahan, industri dan lainnya. Usia rata-rata petani di Indonesia adalah usia tua, rata-rata diatas 40 tahun, akibat generasi muda enggan menjadi petani dan memilih mengadu nasib di perkotaan. Akibat skil yang dimiliki kurang dan tingkat pendidikan yang rendah, tak jarang kehidupan generasi muda yang memilih melakukan urbanisasi jauh dibawah penghasilan sewaktu di desa. Namun karena gengsi dan sudah tidak memiliki sawah (ada yang menjual sawah untuk biaya urbanisasi) maka kehidupan apa adanya di kota-kota akhirnya menjadi pilihan, dan tentu saja menjadi sumber bibit baru kriminalitas.

Thailand dikenal sebagai negara yang unggul dibidang pertanian dan perkebunan. Salah satu kunci keberhasilannya adalah kemampuan mengembangkan sektor unggulan setiap desa dengan konsep “One Village One Product”. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati berupa kekayaan yang melimpah. Varietas durian terbanyak tentu saja ada di Indonesia. Varietas mangga di Indonesia melimpah, varietas jeruk dan masih banyak lagi.

Penggunaan dana desa antara lain diarahkan membangun infrasruktur dan sanitasi dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Kedepannya Pemerintah harus memberikan pedoman yang lebih spesifik, jika perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi dan industri untuk mendorong berkembangnya produk unggulan setiap desa. Jika ada desa yang memiliki produk buah-buahan seperti blimbing, mangga dan lainnya, maka kedepannya tidak sekedar budidaya buah tersebut yang dipadukan dengan wisata agro. Kedepannya mesti mampu didorong tumbuhnya industri makanan/minuman berbasis kekayaan yang ada disetiap desa. Perusahaan, baik BUMN maupun BUMS sudah semakin membaik kesadaran untuk melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility, yang saat ini sudah tidak dimaknai sebagai beban biaya (Cost center) tetapi sebagai bagian strategi bisnis berkelanjutan perusahaan.

Pengalaman saya memimpin perusahaan Semen Indonesia dan Pertamina, maka CSR adalah bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang saya pimpin senantiasa menerapkan prinsip Triple Bottom Line (Profit, People dan Planet). Bahwa perusahaan selain mengejar keuntungan, memiliki kewajiban pula untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan.

Keberadaan dana desa, hendaknya menjadi modal bagi setiap Pemerintahan Desa untuk membangun lebih baik, serta tentu saja menjadi modal untuk menggaet CSR perusahaah, investor dan lainnya untuk melihat peluang bisnis yang menguntungkan di desa. Tentu saja Kementerian Desa memegang peranan penting bagi keberhasilan pembangunan desa.

Bahwa hiruk pikuk dinamika politik nasional yang terjadi akhir-akhir ini, yang sempat memunculkan pertanyaan disebagian masyarakat bagaimana dengan semangat kebhinekaan dan NKRI, tentu saja salah satu akar persoalannya adalah terkait dengan keadilan dan kesejahtaraan serta distribusi ekonomi yang lebih berkeadilan. Meningkatnya dana desa, hendaknya dimaknai pula sebagai momentum untuk melakukan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan serta distribusi ekonomi yang lebih merata.

Maka para pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Industri, Ormas, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Perguruan Tinggi dan siapun hendaknya memandang hal tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan kontribusi daam upaya membangun desa menjadi lebih baik lagi.

Bagi Perguruan Tinggi, pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ataupun penelitian dan implementasi teknologi tepat guna tentu akan sangat membantu bagi upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di desa.

Penulis:

Dr Dwi Soetjipto

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestPrint this page
Tersimpan di Berita